Saksikan Videonya Berikut ini
RMOL. Sejumlah mahasiswa lintas perguruan tinggi di Jakarta yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Pengawal Nawacita (AMPN), memperingatkan Presiden Jokowi untuk berhati-hati dengan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Dalam aksi yang di AMPN di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (29/1), mereka membagi-bagikan selebaran berisi sejumlah peringatan untuk pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
Selain itu, mereka juga menggelar mimbar bebas sambil mengusung sejumlah poster dan spanduk sehingga menyita perhatian masyarakat yang sedang berolahraga di hari bebas kendaraan bermotor atau car free day.
Kordinator aksi AMPN Khairul Fuad dalam orasinya menyatakan, Presiden Jokowi harus mewaspadai Rini Soemarno yang terus berupaya menempatkan orang-orangnya demi memperkuat cengkeraman atas BUMN. Terakhir yang menjadi sorotan adalah keputusan menunjuk Ahmad Bambang sebagai wakil direktur Pertamina.
Termasuk menempatkan orang-orang bermasalah di Pertamia. Semuanya dilakukan untuk menggerogoti nawacita yang dicanangkan Jokowi,” kata Khairul dalam orasinya.
Khairul menegaskan, pengaruh keluarga Soemarno terhadap Pertamina sudah mengakar lama. Dulu ada kakak kandung Rini, Ari Hernanto Soemarno yang juga pernah memimpin Pertamina.
Yang terbaru, mereka mengangkat Ahmad Bambang sebagai wakil dirut Pertamina. Padahal, orang ini jelas bermasalah dan sedang diperiksa Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012- 2014,” tambahnya.
Pengangkatan Ahmad Bambang tersebut, imbuh dia, hanya akal-akalan untuk mendongkel Dwi Sutjipto sebagai Dirut Pertamina.
Informasi yang beredar, para komisaris rapat rahasia dan menyetujui mendongkel Dwi Sutjipto untuk memuluskan kepentingan mereka,” ujarnya.
Karenanya, AMPN mengingatkan Jokowi untuk mengganti Rini.
Kami dukung Pak Jokowi untuk bersih-bersih kabinet, dan itu harus dari dalam Istana,” tegasnya.
Khairul juga mengaku prihatin karena banyak aktivis yang dulu vokal tiba-tiba bungkam. Beberapa aktivis yang dulu dikenal vokal memang kini mendapat posisi enak sebagai komisaris di BUMN.
Mungkin mereka sudah kekenyangan dan tidur enak karena banyak diangkat jadi komisaris BUMN, sehingga tidak peka lagi dengan kondisi bangsa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN Darmadi Durianto mempersoalkan pengangkatan Ahmad Bambang sebagai wakil direktur utama PT Pertamina Persero.
Politikus PDI Perjuangan itu menuding Rini tidak melihat latar belakang Bambang yang sedang bermasalah karena terseret kasus dugaan korupsi penyedian dan operasional kapal di PT Pertamina Trans Kontinental tahun 2012 hingga 2014.
Padahal Kejaksaan Agung sedang menggarap kasus itu dan sempat memeriksa Bambang.
"Apa kriteria menteri BUMN mengangkat Ahmad Bambang? Padahal, yang bersangkutan sedang ada dugaan kasus korupsi," ujarnyaJumat (27/1).
Darmadi menjelaskan, pengangkatan Bambang berdasar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) Pertamina yang digelar pada 20 Oktober 2016 Kamis (20/10) jelas melanggar UU Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
Dalam pasal 16 UU itu disebutkan, direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero.
"Menteri yang mengangkat lain di mulut, lain di hati, lain di tindakan alias munafik. Bagaimana mengangkat wadirut yang sudah punya dugaan korupsi? Katanya fit and proper test, kenyataannya semau-maunya," tegas Darmadi seperti diberitakan RMOL.CO. [msrv]
JAKARTA – Tokoh muslim Tionghoa, Ramdan Effendi alias Anton Medan pernah mengancam akan menggunakan hukum rimba jika Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab membuat kerusuhan saat demo 4 November 2016.
Namun, reaksi Anton Medan berubah saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama.
Kali ini Anton Medan bersikap lebih bijaksana. Ia menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Gubernur DKI nonaktif itu adalah langkah terbaik.
Anton mengapresiasi kinerja penyidik Mabes Polri yang bekerja secara serius dan profesional dan meningkatkan kasus Ahok dari penyelidikan ke penyidikan.
“Itu adalah yang terbaik. Baik untuk semua,” kata Anton Medan di Jakarta, Kamis (17/11).
Menurut Anton, meski Ahok jadi tersangka, tetapi prosesnya masih panjang. Masih perlu pembuktian di pengadilan.
“Pernah saya katakan, semua pihak harus ikhlas menerima apapun hasilnya setelah gelar perkara dilakukan,” katanya mengingatkan.
Anton mengungkapkan, bisa saja status tersangka itu dijadikan alasan lagi untuk berdemo dan mendesak Polri menahan Ahok selama menjalani proses penyidikan hingga menjalani sidang pengadilan.
“Kalau memang begitu maunya, namanya tidak tahu undang-undang dan tidak tahu menempatkan diri,” tegas Anton Medan.
Anton menyatakan, penetapan status Ahok sebagai tersangka itu dalam keadaan tidak seluruh penyidik satu suara.
“Meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan adalah yang paling tepat,” kata Anton.
Ketika dikonfirmasi setelah Ahok ditetapkan sebagai tersangka penistaan agama, Anton tak mau memprediksi dan berspekulasi.
“Wah, saya tidak mau berspekulasi. Karena penyidikan itu butuh proses pendalaman perkara juga. Sebutlah misalnya yang sekarang 60 persen banding 40 persen,” ujarnya.
Bukan hal yang tidak mungkin dalam proses penyidikan, berbalik yang 60 persen itu meyakini tidak terdapat perbuatan penistaan.
“Bila itu yang terjadi, maka akan turun SP3 dan pengusutan perkara dihentikan,” pungkas Anton.
JAKARTA, Maxsum News Calon gubernur DKI Jakarta, Agus Harimurti Yudhoyono, mengatakan alokasi dana Rp 1 miliar per RW yang akan dikucurkannya nanti jika terpilih pada Pilkada 2017 bentuknya program. Program tersebut bagian dari rencana pemberdayaan komunitas.
"Itu bentuknya program. Jadi bukan bagi-bagi uang tanpa arah," kata Agus di Jakarta, Rabu (16/11/2016).
Agus menambahkan, tiap komunitas dalam RW mengetahui kebutuhannya masing-masing. Kebutuhannya juga berbeda.
"Sehingga itulah saya berharap paradigma baru, community based development, inisiatif itu harus menjadi penggerak ekonomi rakyat dan Jakarta," kata dia.
Di sisi lain, Agus sepakat bahwa pembangunan infrastruktur juga penting. Pembangunan itu sejalan dalam kerangka besar konsep ekonomi.
"Tapi yang membedakaan saya adalah komunitas. Mereka punya arti sangat penting. Sekali lagi bentuknya program," katanya.
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon pekan lalu menerima para ulama di kantornya soal rencana Aksi Bela Islam II pada 4 November 2016 terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Fadli kemudian meneruskan isi pertemuan itu ke Presiden Joko Widodo lewat surat.
"Saya meneruskan permintaan dan aspirasi mereka yang datang ke DPR," kata Fadli kepada wartawan, Selasa (1/11/2016).
Pada Jumat (28/10) lalu, ada 35 ormas Islam yang menemui Fadli, di antaranya Ketua FPI Habib Rizieq Shihab, K. H Bachtiar Nasir, Ustad Malidu Rahmat, Prof. Jawahir Tontowi. Saat itu, Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyampaikan keresahannya sejak ada pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51.
Salah satu Kordinator aksi Bela Islam, Bachtiar Nasir dalam pertemuan di Gedung DPR secara langsung mengundang para pimpinan DPR untuk turun ke jalan dalam aksi Bela Islam II. Undangan ini merupakan bagian dari rencana penggalangan semua elemen untuk mendorong pemerintah dan kepolisian mengusut kasus ini.
"Kami mengundang pimpinan DPR untuk hadir usai salat Jumat bersama-sama di depan istana negara," ungkap dia.
Permintaan ini langsung disanggupi oleh Fadli Zon. Begitu pula oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang hadir dalam pertemuan.
"Insya Allah kami siap. Kalau bersama rakyat bersama umat, Insya Allah kami siap. Ini juga dilindungi undang-undang," kata Fadli.
"Insya Allah (hadir)," kata Fahri di tempat yang sama.
Setelah pertemuan, Fadli langsung mengirim surat atas nama DPR ke Presiden Joko Widodo. Lewat surat tersebut, Waketum Gerindra ini memaparkan hasil audiensi soal rencana demo 4 November.
Berikut isi surat dari Fadli Zon ke Jokowi:
Yth. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Dengan hormat kami bertahukan, bahwa DPR RI telah menerima audiensi para Kiai se-Jawa pada tanggal 28 Oktober 2016. Pada audiensi tersebut, para Kiai, Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam dari berbagai organisasi massa (ormas) menyampaikan rencana Aksi Bela Islam pada tanggal 4 November 2016. Aksi akan dihadiri oleh Umat Islam dari berbagai kota di Indonesia dengan rute dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Aksi ini dimaksudkan sebagai bentuk keprihatinan terhadap tindak penistaan terhadap Al-Quran dan tak berkaitan dengan masalah SARA atau pikada.
Pada aksi tanggal 4 November 2016, para Kiai Habaib, dan Tokoh-Tokoh Umat Islam tersebut meminta agar para peserta aksi damai ini mendapatkan perlindungan dan pengawalan dari aparat Kepolisian yang bertugas. Mereka menyampaikan keinginan untuk bertemu langsung Saudara Presiden RI terkait aspirasi proses hukum dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Saudara Basuki Tjahaja Purnama. Mereka juga meminta Saudara Presiden RI untuk tidak melakukan intervensi melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama dalam proses hukum, mengingat persamaan setiap warga negara di depan hukum (Pasal 27 UUD 1945)
Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih
WAKIL KETUA
(ditandatangani)
FADLI ZON (imk/van)
Sumber: DETIK
MUI menilai bahwa Ahok telah menghina Al-Quran dan Ulama
JAKARTA, Diberitakan sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan sikap atas dugaan penistaan agama yang telah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). MUI menilai bahwa Ahok telah menghina Al-Quran dan Ulama.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Badiklat Pusat DPP PDIP, Eva Kusuma Sundari menilai, tindakan MUI itu tidak perlu lantaran Ahok sudah meminta maaf kepada masyarakat dan sejumlah organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama. Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDIP ini juga menegaskan bahwa putusan MUI lebih dilandasi oleh semangat yang mirip tim sukses.
"MUI tuh kurang baca. Kayaknya semangatnya lebih tim sukses daripada membina umat agar tidak beringas dan menjaga kualitas demokrasi. Seharusnya, keputusan MUI bertindak sebagai pembina umat, bukan sebaliknya," tegas Eva, Rabu (12/10), di Jakarta.
Eva bahkan menduga, pernyataan resmi MUI tentang Ahok itu tidak objektif. Sebab, MUI pernah mengeluarkan pernyataan mendukung Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI, Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.
"Apalagi yang bersangkutan (MUI) mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Semoga MUI makin sejuk dan pro konstitusi, serta NKRI," tegas Eva.
(*gambar: Eva Kusuma Sundari.
Arah 2 Okt. 2016 19:32
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. (Foto: Antara/ Widodo S. Jusuf)
Arah - Tiga sandera Warga NegaraIndonesia dibebaskan oleh kelompok terorisAbu Sayyaf di Filipina pada Sabtu (1/10) malam, sekitar pukul 23.35 waktu setempat.
Menurut keterangan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di Jakarta, Minggu, tiga sandera WNI yang dibebaskan tersebut atas nama Ferry Arifin, M. Mahbur Dahlan, dan Edi Suryono.
"Tadi malan telah dijemput oleh tim khusus dan telah dibebaskan pada pukul 23.35 dan ketiga sandera saat ini berada di Sulu Joint Task Force West Mincom untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan," kata Retno saat konferensi pers didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.
Proses selanjutnya ketiga WNI tersebut akan dibawa ke Samboaga untuk diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini akan diwakili Kedutaan Besar RI di Manila, katanya.
"Kepulangan akan kami sampaikan pada kesempatan pertama setelah proses di Samboaga telah selesai dilakukan," kata Retno, seperti dikutip dari Antara.
Keluarga ketiga sandera tersebut telah dihubungi Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan masalah pembebasan tersebut, katanya.
Saat ini, masih ada dua sandera di lapangan yaitu atas nama Robin Peter dan M Nasir yang dalam hal ini PemerintahIndonesia masih berupaya sekuat tenaga untuk membebaskan kedua sandera tersebut.
"Kami mohon doa agar upaya pembebasan kedua sandera tersebut dapat segera berhasil," kata Retno.
sumber:
arah.com
